 |
| Awal tahun 2026, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. |
Pasuruan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan melaksanakan penyegaran struktur organisasi internal melalui penataan ulang kepemimpinan dua fraksi, yang disahkan dalam rapat paripurna pada awal tahun 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari konsolidasi kelembagaan guna memastikan keberlanjutan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi politik.
Rapat paripurna yang secara resmi mengesahkan perubahan kepengurusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi PDI Perjuangan. Penyesuaian struktur tersebut merupakan usulan resmi masing-masing partai politik dan telah melalui mekanisme pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Pasuruan. Rabu, (7/1/2026).
Dalam keputusan paripurna tersebut, Fraksi PKB menetapkan Rudi Hartono sebagai Ketua Fraksi, dengan Sa’ad Muafi dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris dan Nur Laila sebagai Bendahara. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meneguhkan Arifin sebagai Ketua Fraksi, didampingi Heru Veri Nurcahya sebagai Sekretaris serta Mujangki sebagai Bendahara.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa penataan ulang kepengurusan fraksi merupakan praktik konstitusional yang lazim dalam dinamika kelembagaan parlemen daerah dan tidak dibatasi oleh ketentuan periodisasi tertentu.
“Berbeda dengan Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki masa jabatan tertentu, struktur fraksi bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu berdasarkan usulan resmi partai politik,” ujar Samsul Hidayat usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, masa jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan secara normatif dibatasi maksimal 2,5 tahun, sedangkan perubahan fraksi tidak terikat pada ketentuan tersebut. Terkait adanya usulan penyesuaian komposisi Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsul menyatakan bahwa hal tersebut belum masuk dalam agenda pembahasan Banmus, sehingga belum dapat ditetapkan melalui forum paripurna. (Ha/Red)
