 |
| Foto Istimewa |
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bak pedang bermata dua. Di satu sisi, ia digelorakan sebagai "mesin penyelamat" untuk memutus rantai stunting dan menyiapkan Generasi Emas 2045. Namun, di balik kepulan uap nasi dan kemasan plastik yang dibagikan, muncul pertanyaan mendasar, Benarkah ini murni tentang nutrisi anak bangsa, ataukah sebuah proyek mercusuar yang menjadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan?
Berikut adalah bedah realitas di balik narasi manis MBG:
1. Ambisi Fiskal vs Risiko Warisan Utang
Pemerintah berargumen bahwa MBG adalah investasi SDM jangka panjang. Namun, penggunaan anggaran hingga ratusan triliun rupiah tanpa masa uji coba yang komprehensif memicu kekhawatiran besar.
Beban Fiskal: Di tengah ruang fiskal yang sempit, ketergantungan pada utang untuk membiayai program konsumtif berisiko membebani generasi masa depan dengan bunga yang menggunung.
Dilema Pendidikan: Realokasi anggaran dari pos pendidikan demi sepiring makan menciptakan ironi; kita memberi mereka makan hari ini, namun berpotensi mengorbankan kualitas ruang kelas dan kesejahteraan guru yang mendidik mereka.
2. Gurita Birokrasi dan Cengkeraman Elite
Pembentukan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang serba cepat memicu kecurigaan publik mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan secara ekonomi.
Konsolidasi Politik: Penempatan figur-figur yang berafiliasi dengan lingkaran politik di struktur pengelola program memperkuat kesan bahwa MBG adalah alat konsolidasi kekuasaan berselubung bantuan sosial.
Potensi Kronisme: Kedekatan antara pemilik modal, yayasan, dan elite politik dalam rantai pasok pangan (supply chain) program ini menjadi celah bagi praktik "kapitalisme kroni" yang bergerak di atas anggaran negara.
3. Ketimpangan di Sektor Pendidikan
Program ini menciptakan "kasta baru" di lingkungan sekolah yang memicu kecemburuan sosial:
Kontras Kesejahteraan: Ada luka mendalam ketika pengelola SPPG baru mendapatkan kepastian gaji dan status (PPPK), sementara ribuan guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun masih terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.
Standardisasi yang Rapuh: Tanpa pengawasan ketat, kualitas makanan berisiko menjadi tidak merata. Anak di kota mungkin mendapatkan nutrisi sesuai standar, sementara di pelosok, kualitasnya bisa merosot akibat panjangnya rantai birokrasi dan pemotongan biaya di sana-sini.
4. Lubang Hitam Operasional dan Transparansi
Transparansi adalah musuh utama dari proyek berskala masif seperti ini.
Celah Mark-up: Minimnya akses publik terhadap daftar mitra pengadaan pangan dan audit berkala membuka ruang bagi praktik penggelembungan harga (mark-up).
Nasib Mitra Kecil: Jargon pemberdayaan UMKM seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan. Banyak dapur lokal yang kesulitan arus kas akibat mekanisme pembayaran yang birokratis dan tertunda.
5. Antara Nutrisi dan Keamanan Pangan
Tantangan terbesar MBG bukan hanya soal kenyang, tapi soal keamanan. Kasus keracunan massal di beberapa daerah uji coba menjadi sinyal merah bahwa pengawasan higienitas masih jauh dari ideal. Tanpa sistem pemantauan yang independen, program ini bisa berubah dari solusi kesehatan menjadi risiko kesehatan.
Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi kemajuan bangsa jika dikelola dengan integritas tinggi. Namun, jika ia tetap dibiarkan menjadi panggung politik dan ladang bisnis bagi lingkaran elite, maka piring-piring gratis ini tak lebih dari sekadar "pesta pora" sesaat yang dibayar mahal oleh masa depan rakyat. Rakyat kini tidak hanya butuh perut yang kenyang, tapi juga akuntabilitas yang terang benderang. (Din/*Red)
