 |
| Mendagri, Tito Karnivian |
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 November 2025. Pertemuan tersebut membahas perkembangan stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi di berbagai daerah.
Dilangsir Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional tercatat berada pada angka 2,86 persen (year-on-year) dan 2,1 persen (year-to-date).
“Artinya, inflasi saat ini cukup terkendali, terutama pada sektor pangan yang justru menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito, dilansir dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Ia menjelaskan bahwa komoditas beras, yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah, kini menunjukkan perbaikan signifikan dan telah keluar dari daftar pangan bermasalah.
“Daerah-daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, sementara yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Itu juga sudah diatasi dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog yang bekerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.
Meski demikian, Mendagri melaporkan adanya kenaikan harga pada komoditas bawang merah, cabai, dan sedikit kenaikan pada telur ayam ras. Ia menilai hal ini perlu diantisipasi untuk mendukung program MBG.
Selain inflasi, Tito juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang rutin dibahas bersama Presiden. Ia mencontohkan bahwa Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi.
“Ada yang minus, seperti Papua Tengah. Presiden bertanya penyebabnya, antara lain karena ekspor Freeport yang tertahan, smelter yang pernah terbakar, dan adanya longsor yang menghambat produksi. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, khususnya Timika, terkontraksi hingga minus 8 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri turut melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Dari total 552 daerah, rata-rata pendapatan mencapai 82–83 persen, sedangkan realisasi belanja berada di kisaran 68 persen.
“Kita mendorong agar belanja daerah dapat mencapai lebih dari 75 persen hingga 80 persen,” ujarnya.
Tito juga menyampaikan sejumlah isu lain kepada Presiden Prabowo, termasuk dukungan Kemendagri terhadap program-program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua.
“Saya meminta Bapak Presiden berkenan menerima mereka dan memberikan arahan, jika memungkinkan bersamaan dengan para kepala daerah se-Papua, dalam rangka percepatan pembangunan,” tuturnya (Din/Red)
