Ket. foto : ketua DPRD Kab. Pasuruan saat membaca isi surat tuntutan dari mahasiswa pasuruan
Pasuruan | potretwarta.co.id - Gelar Aksi Demo Mahasia Pasuruan Dan Aliansi Rakyat Pasuruan Bersatu Menyuarakan Aspirasinya yang menolak Revisi UU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPRD Kab. Pasuruan, selasa (24/9/2019).
Aksi ini di hadiri ratusan Mahasiswa yang juga tergabung di Aliansi Rakyat Pasuruan berlangsung pada pukul 09:00 WIB.
Selain menyampaikan aspirasinya para mahasiswa juga menuntut Ketua DPRD Kab. Pasuruan agar menandatangani surat aspirasinya yang berisi :
1. Menuntut DPR RI mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenaga Kerjaan, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan Mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU Masyarakat adat.
2. Menuntut presiden untuk mengeluarkan perppu pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air.
3. Menuntut kepada presiden untuk menghentikan izin kopporasi pembakar hutan.
4. Menuntut kepolisian RI membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, Aktivis papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil papua, dan serta tarik militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil.
5. Menuntut kepada pemerintah untuk mengubah pelayanan kesehatan melalui BPJS dengan skema pembiayaan yang di tanggung sepenuhnya oleh negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.
6. Kami menuntut DPRD Kab. Pasuruan berkomitmen untuk berpihak pada rakyat pasuruan timur yang sedang di renggut hak hidupnya (kec. Lekok dan kec. Nguling).
7. Kami menuntut DPRD Kab. Pasuruan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari sudah menyampaikan kepada DPR RI perihal tuntutan dan melakukan jumpa pers terkait hasil yang sudah di sampaikan kepada DPR RI.
Sementara itu SUDIONO FAUZAN Ketua DPRD Kab. Pasuruan mendengarkan Aspirasi dan tuntutan yang di sampaikan mahasiswa dan mau menandatangani surat tuntutan tersebut.
"Saya tanda tangani surat ini dan besok akan saya kirimkan surat kepada DPR RI" Tutur SUDIONO FAUZAN di depan para mahasiswa.
" Iya ini memang berita yang luar biasa dan sudah nasional, dan hari ini akan langsung saya kirimkan surat ke DPR RI, semoga teman-teman DPR RI terutama pansus atau komisi yang membidangi perincian ini semoga merespon tentang situasi ini " Imbuhnya kepada media PRN. (Rs)
